Akhirnya Terungkap, Jusuf Kalla Bongkar Rahasia yang Akhirnya Mualem Cabut Wacana Referendum

Muzakir Manaf alias Mualem, Ketua KPA Pusat Aceh dan Ketua Umum PA

FOTO | PosKota News

YUSUF KALLA Ungkap Rahasia yang Bikin Muzakir Manaf Akhirnya Cabut Wacana Referendum Aceh

JAKARTA | Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya mengungkapkan dirinya marah setelah mantan kombatan GAM dan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf melontarkan wacana referendum Aceh setelah KPU mengumumkan Jokowi Maruf sebagai pemenang Pilpres 2019.

BACA JUGA: Soal Pernyataan Mualem Tentang Referendum Aceh, Begini Tanggapan Fachrul Razi sebagai Senator Aceh

BACA JUGA: Lagi, Tokoh Senator Aceh Rafly Kande Dukung Referendum Aceh

BACA JUGA : Muhammad Nazar Berharap, Pusat Jangan Terlalu Keras Respon Muzakir Manaf

Hal ini diungkap Kalla dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, Jumat (5/7/2019).

Ucapan Muzakir Manaf itu kemudian melahirkan polemik keras, sehingga Malik Mahmud (eks pimpinan GAM dan kini Wali Nanggroe Aceh) harus terbang ke Jakarta untuk menemui Kalla.

Muzakir memunculkan wacana referendum Aceh saat acara haul wafatnya Hasan Tiro sekaligus buka puasa bersama di Banda Aceh, Senin (27/5/2019).

Ia juga menilai Indonesia saat ini di ambang kehancuran sehingga lebih baik rakyat Aceh ini mengadakan referendum.

Muzakir berdalih alasan Indonesia belum memenuhi beberapa pasal dalam MoU Helsinki.

Setelah itu Pemerintah Indonesia melontakan reaksi keras.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf bisa dikenai sanksi hukum akibat memunculkan wacana referendum di Aceh.

BACA JUGA : Mualem: 'Ucapan Referendum Hanya Spontan dan Rakyat Aceh Pro NKRI'

Video For Youtube:

Menurut Wiranto, sanksi tersebut akan ditentukan setelah dilakukan proses hukum.

"Nanti tentu ada proses hukum untuk masalah ini.

Saat hukum positif (soal referendum) sudah tidak ada dan tetap ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Menurut Wiranto, saat ini Muzakir sedang berada di luar negeri.

Wiranto memastikan bahwa proses hukum akan dilakukan untuk menentukan apakah Muzakir melanggar hukum.

Di sisi lain, Wiranto menyebut bahwa istilah referendum sudah tidak diatur lagi dalam sistem hukum di Indonesia.

Menurut dia, wacana referendum di Aceh sudah tidak relevan karena tidak ada payung hukum yang mengatur tentang berlakunya referendum di Indonesia.

Wiranto menduga wacana refrendum Aceh muncul akibat kekecewaan kalah dalam pemilihan umum.Wiranto mengatakan, istilah refrendum tak berlaku lagi di Indonesia.

"Ya sangat boleh jadi lah.

BACA JUGA : Wiranto akan Tindak Tegas Oknum yang Wacanakan Referendum Aceh

BACA JUGA : Wiranto Merasa Bersyukur dengan Klarifikasi Mualem Tentang Referendum Aceh

Mungkin ada kekecewaan karena pilgub kalah, sekarang Partai Aceh juga mungkin kursinya merosot ya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Menurut Wiranto, Partai Aceh yang dipimpin Muzakir memang mengalami penurunan perolehan kursi dalam setiap pemilu.

Pada 2009, di awal keikutsertaan dalam pemilu, Partai Aceh mendapat 33 kursi di parlemen Aceh.

Kemudian, pada 2014, Partai Aceh hanya mendapat 29 kursi.

Menurut Wiranto, pada pemilu 2019, Partai Aceh hanya mendapat 18 kursi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, isu referendum di Aceh muncul disebabkan emosi semata.

"Isu itu bukan hal yang fundamental. Itu hanya emosi saja. Emosi karena enggak menang," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jumat (31/5/2019).

Menurut Moeldoko, isu itu dimunculkan karena Partai Aceh tidak memenangkan suara di Aceh sehingga muncul ketidakpuasan dari para pemimpinnya.

Isu referendum pun dipakai.

Mantan Panglima TNI itu juga menilai, isu itu tidak akan memengaruhi masyarakat.

Itu diyakini hanya akan berada sebatas wacana akademik.

BACA JUGA : Terkait Isu Referendum Aceh, Menhan: Tak Ada Satu Jengkalpun Boleh Lepas dari NKRI

Oleh sebab itu, Moeldoko meminta publik tak merespons isu itu secara berlebihan.

"Namanya emosi, jangan ditanggapi berlebihan ya. Itu hanya wacana akademik saja atau ya bercandalah," ujar Moeldoko.

Berikut wawancara khusus BBC News Indonesia dengan Jusuf Kalla soal wacana referendum Aceh.

Anda adalah tokoh yang berperan penting dan terlibat langsung selama proses perdamaian antara RI dan GAM di Aceh. Dan saat pemilu lalu, masyarakat dikejutkan pernyataan pimpinan Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang mengancam menggelar referendum terkait hasil pilpres. Anda kecewa dengan pernyataan Muzakir?

Tentu (kecewa), tapi saya dijelaskan oleh Pak Malik Mahmud (Wali Nanggroe Aceh) bahwa itu spontan, mungkin karena suasana.

Tidak dimaksudkan begitu.

Dan juga kemudian Muzakir Manaf juga menjelaskan dan mengklarifikasi ucapannya tidak dimaksud untuk betul-betul referendum.

Tapi mungkin pada saat itu dia lagi ada sesuatu emosional atau apapun, sehingga terjadi istilah itu.

Tapi kemudian diralat.

Wapres Jusuf Kalla di Jakarta menyambut eks pemimpin GAM, Malik Mahmud (kiri) dan Zaini Abdullah (tengah) yang baru kembali dari pengasingan mereka di Swedia, 27 April 2006, menyusul kesepakatan damai Indonesia-GAM di Helsinki/ADEK BERRY/AFP

Anda sendiri yang menelpon Malik Mahmud?

Bukan menelpon, tapi beliau langsung datang ke Jakarta, dan menjelaskan hal itu kepada saya.

Dalam pernyataannya yang kontroversial itu, Muzakir Manaf mengaitkan isu referendum dengan apa yang disebutnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap Jakarta yang dianggapnya tidak serius menjalankan beberapa pasal dalam MOU Helsinki?

Saya juga klarifikasi hal itu kepada Pak Malik Mahmud.

Yang mana (yang belum dilaksanakan)?

Dan tidak bisa dijelaskan yang mana.

Pasal berapa yang tidak kita laksanakan?

Semua sudah dilaksanakan.

Justru saya minta penjelasan, yang mana yang dimaksud tidak dilaksanakan dalam poin-poinnya?

Malah lebih luas lagi pelaksanaannya.

BACA JUGA : Empat Pemuda Aceh Barat Siap Sumbangkan Rp 500 Juta untuk Kesiapan Referendum Aceh

Bagaimana soal pembagian keuntungan antara Jakarta dan Aceh soal penjualan minyak bumi?

Itu sudah dilaksanakan.

Memang ada perhitungannya, harus dikeluarkan ongkos dulu, karena ini cost recovery.

Jadi tidak semua, tapi mesti potong ongkos, karena sistem minyak itu cost recovery, pemerintah harus bayar dulu.

Jadi yang dibagi itu netnya.

Mungkin ada salah pengertian?

Mungkin salah pengertian saja.

Saya jelaskan (kepada Malik Mahmud) bahwa dibagi 75% dan 25% sesuai UU Pemerintah Aceh.

Cuma perhitungan seperti itu, harus net.

Bagaimana dengan salah-satu pasal yang disepakati dalam MOU Helsinki agar persoalan dugaan pelanggaran HAM di Aceh di masa konflik harus diselesaikan? Dan ini belum terlaksana karena UU KKR dibatalkan oleh MK?

Wapres Jusuf Kalla di Jakarta menyambut eks pemimpin GAM, Malik Mahmud (kiri) dan Zaini Abdullah (tengah) yang baru kembali dari pengasingan mereka di Swedia, 27 April 2006. menyusul kesepakatan damai Indonesia-GAM di Helsinki/ADEK BERRY/AFP

Karena kita ada perjanjian, itu justru lebih kuat daripada komisi itu (KKR).

Dan MOU sudah masuk dalam UU Pemerintahan Aceh, dan juga dengan memberikan amnesti kepada GAM, itu sebenarnya sudah terjadi rekonsiliasi.

Semuanya kita maafkan.

Itu sudah rekonsiliasi yang hebat.

Walaupun faktanya ada sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM saat Aceh dibawah Darurat Operasi Militer (DOM) yang belum diselesaikan?

Kalau soal dugaan pelanggaran HAM, dua-duanya (TNI atau GAM) mempunyai pelanggaran.

Bukan hanya pihak tentara (Indonesia) yang melanggar.

Pihak GAM juga bakar sekolah. Jadi sama-sama.

Jadi, kita maafkan saja, lupakan saja.

Akhirnya Muzakir mencabut pernyataannya soal wacana referendum Aceh yang disampaikan melalui video.

Staf Khusus Muzakir Manaf Wen Rimba Raya membenarkan bahwa video yang beredar merupakan klarifikasi dari Muzakir Manaf.

Dalam beberapa waktu terakhir, sebut Wen Rimba Raya, banyak muncul pernyataan negatif dan positif terkait pernyataan Muzakkir Manaf saat Haul Hasan Tiro pada akhir Mei yang lalu.

Fasilitator perundingan RI-GAM, yang juga mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari (kanan), berdiri bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) dan mantan pemimpin GAM, Malik Mahmud pada 21 Januari 2006, sekitar enam bulan setelah kesepakatan damai di Helsinki/TOR WENNSTROM/AFP

Dengan alasan itu, pria yang akrab disapa Mualem kemudian membuat video klarifikasi.

“Dengan alasan itu, Mualem pada dasarnya ingin menjelaskan kembali statemen beliau, oleh karena itu Mualem bikin video klarifikasi,” jelas Wen Rimba Raya kepada Kompas.com, Rabu (16/5/2019).

Dalam sebuah video yang kini beredar luas, pria yang akrab disapa Mualem ini menyebutkan pernyataan referendum yang ia sampaikan itu bukanlah mewakili rakyat Aceh secara keseluruhan, melainkan pernyataan spontan dirinya pribadi.

"Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada acara peringatan haul meninggalnya Muhammad Hasan di Tiro. Saya menyadari rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro NKRI," ujar Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh tersebut.

Dalam video klarifikasi tersebut, Mualem berharap Aceh ke depan lebih maju dalam bingkai NKRI.

"Hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca MoU Helsinki akan saya buat surat tersendiri guna membuat menuntaskan butir-butir MoU helsinki ke depan," katanya.

Artikel ini dikompilasi dari beberapa sumber termasuk dari bbc news indonesia berjudul: Wawancara khusus Jusuf Kalla: Saya dan Prabowo punya tujuan sama, pembangunan ekonomi yang adil

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul JUSUF KALLA Ungkap Rahasia yang Bikin Muzakir Manaf Akhirnya Cabut Wacana Referendum Aceh,