Ternyata Begini Sejarah Awal Berdirinya Kabupten Aceh Selatan

Deretan Bupati Selatan Sepanjang Masa (wikipedia_foto)

Pada masa Penjajahan Kafir Belanda, Daerah Tingkat II (Dati II) Aceh Selatan masuk dalam wilayah Aceh Barat yang waktu itu juga disebut dengan "West Kust Van Aceh" (Daerah Aceh Barat).

Pada zaman penjajahan pemerintah Kafir Jepang disebut juga dengan "NISI" (dapat diartikan dengan Aceh Barat) daerah tersebut juga berbatasan dengan Aceh Besar dan Sidikalang dan juga wilayah perairan, daerah pulau juga mencakup pulau Simeulue dan Pulau Banyak.

Seiring dengan berajalan waktu, tepatnya empat bulan setelah Republik Indonesia merdeka maka dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945.

Keputusan ini kembali diumumkan pada 15 Januarai 1946, dengan keterangan pembagian wilayah Keresidenan Aceh menjadi tujuh Luhak diantaranya: Luhak Aceh Besar, Luhak Pidie, Luhak Aceh Utara, Luhak Aceh Timur, Luhak Aceh Tengah, LUhak Aceh BArat, dan Luhak Aceh Selatan.

Untuk Luhak kabupaten baru Aceh Selatan juga terdiri dari wilayah: Tapaktuan, Bakongan, dan Singkil. Adapun wilayah Aceh Selatan telah resmi ditetapkan sebagai Luhak dengan pembagian wilayah yang disebutkan diatas, maka tepat tanggal 23 Februari 1956 REsiden Aceh dari Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat/Pengangkatan Ibnoe Saadan sebagai Asisten Residen Aceh Selatan, yang juga mengcangkup Asisten Residen Aceh BArat.

H Azwir Ssos, Bupati Aceh Selatan sekarang perode 2018-2023

Menurut Jurudis Formal dengan penetetapan Luhak Aceh Selatan melalui Keputusan Gubernur Sumatera NRI Nomor 70 dengan tanggal 28 Desember 1945 dan Diangkatnya Ibnoe Saadansebagai Asisten Residen Aceh Selatan, hal ini juga menandakan telah lahirnya kabupaten Aceh Selatan, dengan pejabat dan perangkat daerah seadanya.

Dengan berjalannya waktu, pada 11 Agustus 1946, Gubernur Sumatera NRI dengan Surat Ketetapan Nomor 204, telah mengangkat kembali Ibnoe Saadan sebagai Bupati Aceh Selatan yang juga mengkap sebagai Bupati Aceh BArat. Akan tetapi sebelum beliau dikukuhkan kembali sebagai Bupati pada tanggal 10 Oktober 1945, juga dibentuknya Komite Nasional Kewedanan Tapaktuan, yang beranggotkan 25 orang. Sedagkan Ahmad Benuali sebagai wakil dari Kecamatan Tapaktuan kala itu.

Tepatnya tanggal 5 Desember 1945, yang ditempatkan di rumah Controlir (Wedana) Tapaktuan (sekarang Losmen Bukit Barisan), Badan Pekerja Komite Nasioal Indonesia Daerah (BPKNID) juga membahas masalah sangat penting, yaitu tuntutan adanya Kabupaten Aceh Selatan, terpisah dari kabupaten Aceh Barat (Nisi Aceh Bunsyu). Adapun tuntutan ini atas dasar beberapa argumen, seperti;

Kondisi alam Kabupaten Aceh Barat yang berbentangan sepanjang pesisir pantai, mulai dari perbatasn Aceh Besar sampai ke perbatasan Sidikalang Sumatera Utara itupun sangat luas, hingga sangat sulit dalam pengawasan dan pelayanan publik.
Sealjutnya sangat kurang prasarana dan sarana, baik itu sarana perhubungan atapun transportasi yang dapat menyebabkan wilayah bagian selatan yang mencangkup Kewedanan Tapaktuan, Bakongan, dan Singkil yang dipastikan akan terus terislir.

Sementara itu, dengan bermacam anekaragman pendudk (heterogenitas), suku yang mendiami wilayah selatan, sangat perlu dipertimbangkan untuk pemersatu sebagai upaya menjaga keutuhan wilayah dan serta wilayah selatan lebih pontesial dikembangkan, (baik potensi daya manusia, ataupun sumber daya alam0, jika dibandingkan dengan Meulaboh, Calang dan Simeulue.

Komite Nasional Indonesia daerah (KNID), juga meminta dukungan Komite Nasional Bakongan dan SIngkil. Dukungan ini diterima sangat baik baik dengan penuh harapan dan semangat demi mengangkat status Aceh Selatan agar menjadi kabupaten sendiri.

Setelah semua urusan dukungan pembentukan wilayah Aceh Selatan sebagai kabupaten baru, maka komite NAsional telah mengirim surat sebagai utusan Ahmad Benuali dan Tgk H Umar Thaher, untuk bersua dengan Residen Teuku Nyak Arief dan Ketua Komite Nasional Daerah, Tuanku Mahmud. Namun, lantaran telah adanya pergantian Residen Aceh dari Teuku Nyak Areif kepada Teuku Chik M Daud Syah, maka usulan Komite Nasional baru dapat diambil keputusan pada masa Residen Teuku Chik M Daud Syah.

Singkat cerita, akhirnya pembentukan wilayah Aceh Selatan sebagai kabuten baru yang pisahan dari kabupaten INduk kabupaten Aceh Barat, maka Komite kemali melanjutkan rapat pada bulan Mei 1946, yang ditempatkan di Sekolah Rakyat Nomor Dua Keude Aru, dengan agenda dan bahasan pemilihan Bupati Aceh Selatan yang pertam, usai wilayah ini resmi terbantuk seabagai kabupaten.

Adapun dari 25 anggota komite, Tgk M Sahim Hasyimi memperoleh suara terbanyak sebesar 16 suara. Tepatnya pada 10 Januari 1947, dengan surat Ketetapan Nomor 24, Gubernur Sumatera NRI mengangkat M sahim Hasyimi sebagai bupati Aceh Selatan, yang mulai terhitung pada 15 Mei 1946 dan mengakiri penunjukan Ibnoe Saadan dari jabantannya, yang sebelaumnya menjabat sebagai bupati Aceh Selatan seadanya. Pelantikan ini pun secara resmi juga dilantik oleh T M Amin atas nama Residen Aceh dan kala itu juga dihadiri oleh Prof Aly Hasjmi.

Perlu diketahui, penulisan rangakain artikel diatas merupakan cerita singkat dan gambaran perjalanan panjanga pembentukan Kabupaten Aceh Selatan yang dimulai sejak Inonesia Merdeka dan saat Aceh Selatan yang masih menjadi ikatan atau bagian dari Kabupaten induk Aceh Barat dan juga sampai pada tahap pemilihan bupati perama, setelah Aceh Selatantelah resmi menjadi Kabupaten sendiri.

Bahkan sejarah panjang pembentukan Aceh Selatan ini terjadi prodan kontra dengan perbedaan dikalangan ahli sejarah yang masih hidup kala itu. Perbedaan persepsi tesebut, dimediasi oleh Bupati Drs H Sayed Mudhahar Ahmad, Msi lewat seminar sejarah dan Kebudayaan Aceh Selatan pada 14-16 Mei 1989 yang diadakandi Tapaktuan.

Akan tetapi, hasil dari seminar yang ikut dihadiri para tokoh terkemuka diantaranya ; prof Ibrahim Hasan, Prof Ismail Sunny, Prof Ali Hasjmy, Prof Peunoh Daly dan para sejarawan Aceh serta nusantara lainnya, namun dalam acara ini juga tak mampun mengambil keputusan tanggal pasti hari jadi kabupaten Aceh Selatan.

Dalam hal untuk menindaklanjuti rekmendasi hasil seminar dan usulan dari anggota DRPD Aceh Selatan, kala itu Bupati Aceh Selatan Drs M Sari Subki, akhirnya membentuk sebuah tim dalam Pengkajian/Verifikasi, untuk menjajaki, menelusuri, mengkaji dan memverifikasi "Hari Jadi" Kabupaten Aceh selatan lewat SK Bupati Nomor 130.05/44/1995, tanggal 13 Maret 1995, yang ditunjuk oleh tim pengkajian/verikasi Hari Lahirnya Kabupaten Aceh Selatan, dari Putra terbaik Aceh Selatan, baik sebagai pakar dan pelaku sejarah ataupun dari kalangan teknokrat dan biokrat.

Dalam tugas sebagai Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan meliputi; Prof Dr M Isa Sulaiman (Ketua), Prof Dr M Hakim Nyakpha (wakil Ketua), Drs Burhan (Sekretaris) dan Murkana, SE (Wakil Sekretaris), dengan anggotanya Said Abu Bakar, Drs Thamren Z, Dr R Masbar, Ir Rustam Husen, M Eng, Chairuddin Zakas, SH, Ir Drs T Syaiful Ahmad, Drs M Nasir Hasan, Drs Sudarmansyah, Ir Basri Emka dan Drs M Sukarni.

Dari jerih payah kerja TIM Verikfikasi dengan hasil maksimal mereka dapat hasil yang gemilang, yakni dalam penetetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh selatan, tanggal 28 Desember 1045, sebagaimana yang dituangkan dalam SK Tim verifikasi No : 05/1995 1 Mei 1995. Keputusan ini juga di dapat dari acuan ketetapan Gubernur Sumatera NRI Nomor 70 tanggal 28 Desember 1945, sebagai cikal bakal dari lahirnya kabupaten baru Aceh Selatan dan keputusan inipun dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan hasil rumusan Tim Pengkajian/Verifikasi Hari Jadi Kabupaten Aceh Selatan ini, terus yang direkomendasikan oleh DPRD Aceh Selatan, lewat suratnya yang bernomor 135/64, tanggal 11 Maret 1995. Maka dari kedua dasar inilah, bupati M Sari Subki, lewat Surat Keputusannya nomor 2 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 telah menetapkan HARI JADI KABUPATEN ACEH SELATAN, pada 28 Desember 1945.