JAKARTA | Dedi Kurnia Syah salah seorang peneliti politik Universtas Telkom menyebutkan dengan banyaknya laporan adanya indikator kecurangan yang acap kali terjadi dilapangan selama proses pemungutan suara berlangsung.
Ungkapnya Dedi,"Setidaknya sepanjang 12 kali pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kal ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan seakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk"
Ilustrasi (SINDOnews) |
Ungkapnya Dedi,"Setidaknya sepanjang 12 kali pemilu, tidak ada yang lebih buruk dari penyelenggaraan kal ini. Selain persoalan administratif hingga kualitas logistik pemilihan, massifnya laporan kecurangan seakin menguatkan argumen bahwa KPU berkinerja buruk"
Dengan keadaan tersebut, pakar peneliti politik Universitas Telkom ini sangat khawatir akan legitimasi hasil pemilu 2019 akan selalu dipertanyakan publik.
"Setiap kemungkinan selalu ada, termasuk resiko delegitimasi hasil Pemilu jika kecurangan sekecil apapun tidak segera direspon oleh pihak berwenang,'' ungkap Dedi Kurnia Syah di Jakarta pada Rabu (17/4/2019).
Pakar Peneliti Pollitik ini menyarankan, Pemilu itu sepatutnya bukan saja sebagai ajang pergantian penguasa, namun juga sebagai wadah pembangunan yang lebih bagus lagi.
"Untuk itu Pemilu tidak oleh tercederai dengan kecurangan,"sebutnya lagi.
Menyingung dengan hasil perhitungan cepat yang telah dipublikasi oleh berbagai lembaga surve beberapa hari yang lalu, Dedi menilai hal terebut sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai rujukan utama.
Terang Dedi lagi; "Hitung cepat dari lembaga bereptasi boleh kita percaya mskipuntidak bisa dijadikan rujukan utama, ia hanya menggambarkan sesuai sample yang digunakan.
Tetapi ang menjadi persoalan, apabila asil hiung cepat itu dimanipulasi, atau ada kesengajaan memilih karakter wilayah yang memang sudah mejadi basispemilih kubu tertentu."
Saran Dedi cara terbaik adalah dengan penghitungan konvensional dari TPS ke TPS, biar tidak ada sisi gelap dalam proses perhitungan cepat.
(Sumber : politik.rmol.co)
No comments:
Write komentarTinggalkan Komentar!